KPU MINAHASA UTARA AKTIF DUKUNG ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
#TemanPemilih - Airmadidi — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara mengikuti Rapat Koordinasi Implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (6/8/2025), secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan komitmen terhadap reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan KPU yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kenly Poluan, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya percepatan pembangunan ZI pada seluruh satuan kerja KPU se-Sulawesi Utara.
“Untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi, terutama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima, diperlukan peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan,” ujar Kenly.
Selanjutnya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulut, Meidy Y. Tinangon, menyampaikan materi tentang implementasi Zona Integritas dari aspek hukum dan pengawasan. Ia menekankan bahwa ZI tidak boleh dianggap sebagai sekadar pemenuhan dokumen, tetapi sebagai budaya kerja yang nyata dan terinternalisasi.
“Zona Integritas harus dimaknai sebagai komitmen kolektif untuk menolak segala bentuk penyimpangan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelayanan publik. Peran Divisi Hukum dan Pengawasan sangat penting dalam mengawal proses ini agar tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip integritas,” tegas Meidy.
Menambah penguatan materi, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Malonda, juga menyampaikan pentingnya dukungan dari aspek manajerial dan administrasi dalam mewujudkan Zona Integritas di setiap satuan kerja.
“Keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, tata kelola yang transparan, dan keterlibatan seluruh pegawai. Sekretariat sebagai tulang punggung organisasi harus mampu memastikan seluruh dokumen, SOP, dan mekanisme pelayanan publik dilaksanakan dengan konsisten dan terukur,” ungkap Meidy Malonda.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, serta para Kepala Subbagian se-Sulawesi Utara, termasuk jajaran KPU Kabupaten Minahasa Utara yang secara aktif terlibat pada kegiatan tersebut.
Melalui kegiatan ini, KPU Minahasa Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program reformasi birokrasi, khususnya dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
#KPUMelayani #KPU #MinahasaUtara
#ZonaIntegritas #BirokrasiBersih #BebasKorupsi
